Majalengka,(Sinarmedia).-
Acara Road Show Bupati H.Sutrisno yang selalu didampingi istrinya Hj. Imas Indrawati ke sejumlah kecamatan dalam rangka mensosialisasikan pogram pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan Pos KB dan Sub Pos KB desa mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Kunjungan ke sejumlah kecamatan yang kini gencar dilakukan itu menurut sejumlah pengamat politik diduga merupakan kampanye terselubung dalam upaya mensosialisasikan Hj.Imas Indrawati yang santer dikhabarkan akan maju dalam Pilkada 2018 mendatang.
Pemberian modal usaha bergulir melalui pos KB desa sebesar Rp.5 juta serta iming-iming hadiah umroh bagi pos kab desa yang berhasil diduga ada motif tersembunyi dibalik itu .Apalagi para anggota DPRD mengaku tidak pernah tahu ada anggaran itu bahkan Banggar DPRD mengaku tidak pernah membahas anggaran yang akan dibagikan kepada pos KB desa se kabupaten Majalengka tersebut.
Seperti diketahui pada tahun 2017 ini pemerintah kabupaten Majalengka meluncurkan program pengentasan kemiskinan melalui Usaha Pemberdayaan Perempuan Keluarga Miskin (UP2KM) dengan memberikan modal usaha sebesar Rp. 5 juta yang akan dibagikan ke pos KB desa yang ada di 343 desa dan kelurahan yang ada di kota angin ini.
Program usaha yang ditempatkan dibidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) kabupaten Majalengka kini belakangan menjadi perbincangan sejumlah pihak termasuk kalangan DPRD.Menurut informasi yang diperoleh Sinarmedia anggaran sebesar Rp. 1,7 milyar itu lahir tidak berdasarkan hasil pembahasan dengan Banggar DPRD Majalengka. Itu artinya anggaran ini “ujug-ujug” ada tanpa hasil usulan ataupun pembahasan sebelumnya.
“Anggaran UP2KM ini patut dipertanyakan karena sebelumnya anggaran tersebut tidak dibahas oleh banggar DPRD, bagaimana mungkin anggaran ini bisa lahir sebelumnya tanpa ada usulan bahkan pembahasan sebelumnya,” kata anggota DPRD Majalengka, Dede Aif Musoffa kepada Sinarmedia.
Menurut Dede Aif, program pengentasan kemiskinan yang digulirkan pemerintah tentu saja akan sangat didukung oleh DPRD.Namun program tersebut jangan disisipi muatan politis karena uang yang diberikan adalah uang APBD yang nota bene adalah uang rakyat juga.Ketidak keterbukaan pihak eksekutif dalam mengaggarkan dana untuk kegiatan itu tentu saja dapat menimbulkan prasangka negatif dari sejumlah kalangan.
Hal senada juga disampaikan oleh pengamat politik Majalengka Endin Saefudin.Menurutnya,program pengentasan kemiskinan yang kini didengung-dengungkan oleh Bupati Majalengka menjelang akhir masa jabatanya pasti mendapat sorotan dari banyak pihak.Pasalnya mengapa Bupati baru “memproklamirkan” pengentasan kemiskinan yang masih tinggi ini setelah 8 tahun menjadi Bupati .
“ Aneh kenapa baru sekarang Bupati mendengung- medengungkankan program kemiskinan ,kemana aja Bupati selama delapan tahun ini hingga angka kemiskinan warga Majalengka masih tinggi ,” ungkap Endin.
Ditambahkan Endin,program pengentasan kemiskinan yang digulirkan Bupati Majalengka H.Sutrisno patut diduga syarat dengan muatan politis.Ada beberapa alasan mengapa ada dugaan seperti itu pertama program ini digulirkan menjelang akhir masa jabatan, kedua, anggaranya disimpan di dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dan KB tepatnya dibidang penguatan ,pemberdayaan dan perlindungan perempuan dimana Imas Indrawati (istri bupati –red) sebagai Kepala bidangnya.
Selain itu program ini begitu gebyar disosialisasikan di sejumlah kecamatan yang selalu dihadiri Bupati Sutrisno didampingi Imas Indrawati selaku Kepala bidang.Jadi sangat wajar apabila kegiatan ini patut diduga bermuatan politis karena sudah tersiar khabar istri Bupati tersebut akan maju dalam Pilkada Majalengka tahun 2018 mendatang.
Endin menyayangkan sikap eksekutif yang tidak terbuka terhadap DPRD dalam pembahasan anggaran untuk kegiatan tersebut. Sangatlah ironis apabila anggota DPRD tidak mengetahui program pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan karena tidak dibahas oleh Banggar DPRD.
Menurut Endin mestinya anggota DPRD mengambil sikap terhadap masalah ini jangan diam saja ,DPRD punya hak untuk bertanya, DPRD punya hak pengawasan dan itu jarang sekali digunakan oleh para anggota legislatif .Masalah dewan “kebobolan” anggaran karena tiba-tiba muncul anggaran yang tidak pernah dibahas oleh Banggar DPRD tidak boleh terjadi lagi karena itu bisa mengakibatkan APBD cacat hukum.
Kepala dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan KB ( DP3AKB) Hj.Asmaradewi membantah apabila kegiatan sosialiasi program UP2KM bermuatan politis.Menurutnya, progam tersebut digulirkan dalam rangka menggenjot penurunan angka kemiskinan di kabupaten Majalengka yang masih ada dikisaran 12,5 persen.
Menurut kepala dinas yang baru saja mendapat promosi naik ke eselon II itu mengungkapkan,Program tersebut merupakan inovasi dari Bupati Sutrisno dalam upaya mengurangi angka kemiskinan di kabupaten Majalengka.Ia meyakini anggka kemiskinan di kabupaten Majalengka saat ini telah berkurang tidak sebesar 12,5 persen karena data tersebut berdasarkan data BPS tahun 2015. (S.01/02).
136 kali dilihat, 5 kali dilihat hari ini